Politik

Pembahasan Politik Hari Ini Terkait Optimalnya Kinerja KPU Untuk Pemilu 2019

, Author

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi pusat perhatian politik hari ini karena permintaan untuk bekerja lebih keras dan penambahan personil yang kurang. Tidak hanya itu terkait dalam waktu menuju pemilu 2019 tentu akan ada masa kampanye dan pemasangan peraga kampanye yang memang tempatnya ditentukan oleh pihak KPU, sehingga para partai politik serta calon legislatif harus memperhatikan hal tersebut dengan baik.

Penetapan Tempat Pemasangan Peraga Kampanye Oleh KPU

Pelaksanaan aturan pemasangan alat peraga kampanye sudah mulai berjalan dan berlaku hingga tanggal 13 April 2019. Kpu sudah membuat keputusan khusus yang berisikan tentang lokasi-lokasi pemasangan alat peraga kampanye, pelaksanaan kampanye terbuka dan aturan untuk pertemuan kampanye terbatas. Semuanya sudah jelas dan disosialisasikan dengan baik sehingga setiap kesalahan atau pelanggaran tentu akan mendapatkan sanksi yang tegas dari pihak KPU.

Setiap pemasangan alat peraga kampanye harus didiskusikan terlebih dahulu dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengetahui mana alat peraga yang memang sudah difasilitasi untuk dipasangkan. Maka pihak caleg maupun partai politik harus memahami dengan baik aturan tersebut agar tidak sampai mendapatkan teguran atau sanksi nantinya yang tentu akan sangat merugikan. Baliho dan umbul-umbul boleh dipasangkan asal sudah memenuhi aturan yang berlaku  tentunya. Masa kampanye memang akan menjadi sangat ramai dan panas karena banyaknya partai politik hari ini yang ikut ambil bagian, jumlah calon legislatif yang juga banyak serta bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Mengatasi Kekurangan Personel KPU

Untuk daerah Cianjur, Jawa Barat mereka telah mendapatkan surat resmi berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penambahan jumlah personel untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Mereka telah melakukan wawancara terhadap calon anggota PPK tambahan nantinya. Personel yang akan ditambahkan jumlahnya adalah 7 orang, namun masih dalam tahap pemberitahuan pada setiap PPK jika merasa kekurangan personel maka dapat melakukan seleksi wawancara tambahan sehingga kinerjanya bisa jauh lebih optimal tentunya. Sehingga penambahan anggota juga tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena ada berbagai hal yang perlu dipertimbangkan dengan baik sebelum memutuskan.

Pada dasarnya tidak ada seleksi terbuka yang diadakan tetapi wawancara dilakukan kepada mantan PPK di tahun 2018 yang sebelumnya sudah dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Sehingga saat ini masih proses dan belum dilakukan verifikasi. Dengan adanya tambahan anggota dari mantan PPK sebelumnya maka diharapkan akan lebih mudah dalam proses penyelesaian pekerjaannya karena mereka sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Maka tidak perlu adanya pelatihan atau penjelasan tambahan terkait berbagai pekerjaan yang perlu diselesaikan nantinya. Pertimbangan terkait personel PPK sesuai keputusan resmi yang dikeluarkan menjadi berita politik hari ini mengenai pemilu 2019.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *